City Terjerat, PSG Melenggang: Ini Bedanya

Dua Take Over, Satu Pola

Dua puluh tahun lalu, City dan PSG adalah klub kota besar yang jauh dari dominan. Manchester City diambil alih Abu Dhabi United Group pimpinan Sheikh Mansour pada 2008. Tiga tahun berselang, Qatar Sports Investments masuk ke PSG pada 2011. Keduanya sama-sama terafiliasi erat dengan negara, keduanya menyuntik dana besar-besaran, dan keduanya akhirnya mengangkat trofi Liga Champions.

Pola suksesnya pun mirip: belanja pemain bintang, gaji meledak, lalu dominasi domestik yang nyaris membosankan. Tapi cara UEFA dan otoritas liga domestik menangani dugaan pelanggaran finansial di dua klub ini berjalan sangat berbeda, dan itulah yang membuat jalan mereka bercabang.

PSG: Kasus yang Sudah Lama Selesai

PSG pernah berurusan dengan UEFA soal Financial Fair Play lebih dari satu dekade lalu. Ketika itu, UEFA mencurigai kesepakatan sponsor PSG dengan entitas-entitas terafiliasi Qatar digelembungkan nilainya untuk menyamarkan dukungan finansial dari sang pemilik. Kasus itu berakhir dengan penyelesaian: PSG menerima sanksi berupa pajak kemewahan dan pembatasan skuad untuk kompetisi Eropa, bukan larangan bermain.

Sejak itu, UEFA melunakkan aturan FFP menjadi rezim yang lebih longgar, lebih berorientasi pada rasio belanja terhadap pendapatan ketimbang perburuan dosa masa lalu. PSG, dengan kata lain, menyelesaikan masalahnya bertahun-tahun silam, di bawah rezim lama, dan tidak pernah menghadapi proses hukum domestik serupa dari otoritas Liga 1 Prancis.

City: Kasus yang Belum Berakhir

Manchester City justru menghadapi dua jalur berbeda. Jalur pertama, dari UEFA, sempat berujung larangan dua tahun dari Liga Champions pada 2020 atas tuduhan menyesatkan soal sumber pendapatan sponsor. City membawa kasus itu ke Court of Arbitration for Sport dan menang, bukan karena dinyatakan tak bersalah sepenuhnya, melainkan karena sebagian besar tuduhan dianggap sudah kedaluwarsa menurut aturan pembatasan waktu.

Jalur kedua jauh lebih berat: lebih dari seratus dugaan pelanggaran aturan finansial yang diajukan Premier League sendiri, mencakup bertahun-tahun musim kompetisi, dan ditangani oleh komisi independen Premier League, bukan UEFA. Ini bukan kasus Eropa. Ini aturan rumah sendiri, dibuat oleh klub-klub Premier League untuk klub-klub Premier League, dan proses ini masih berjalan tanpa ada keputusan final yang diumumkan ke publik.

Kenapa Ini Membuat Beda Besar

Perbedaan mendasarnya sederhana: PSG sudah lama menyelesaikan urusannya di bawah rezim lama yang kini sudah diganti, sementara City masih menunggu vonis dari proses yang jauh lebih besar cakupannya dan jauh lebih dekat ke rumah. Sebuah penyelesaian satu dekade lalu dengan UEFA tidak sebanding bebannya dengan ratusan dugaan pelanggaran yang sedang diperiksa komisi independen liga sendiri.

Ada juga soal siapa yang punya kepentingan menegakkan aturan. UEFA mengatur seluruh Eropa dan harus menjaga hubungan dengan puluhan liga serta ratusan klub. Premier League hanya mengatur dua puluh klub yang saling bersaing memperebutkan uang yang sama, dan klub-klub lain punya motif jelas untuk memastikan City benar-benar diperiksa tuntas. Itu membuat proses domestik jauh lebih tajam dan lebih personal ketimbang proses Eropa yang cenderung mencari jalan damai lewat denda dan pembatasan.

Status Pariah yang Belum Tentu Permanen

City memang terasa seperti pesakitan Premier League sekarang, dibicarakan di setiap sudut ruang ganti lawan, tapi status itu bergantung sepenuhnya pada hasil komisi independen yang hingga kini belum mengeluarkan putusan publik. Jika kasus itu berakhir dengan sanksi ringan atau penyelesaian serupa milik PSG dulu, narasi pariah ini bisa cepat luntur. Tapi selama proses itu menggantung, bayang-bayang itu akan terus menempel di setiap gelar yang dimenangkan City, sementara PSG bebas melaju karena urusan mereka dengan regulator sudah lama ditutup buku.